YOGYAKARTA – Selama ini banyak sekolah masih memandang mutu pendidikan sebatas urusan akreditasi yang dinilai lima tahun sekali. Padahal, peningkatan kualitas pendidikan seharusnya berlangsung terus-menerus melalui sistem yang mampu mengukur perkembangan sekolah dari waktu ke waktu.
Hal itulah yang disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI, Prof. Dr. Toni Toharudin, M.Sc. saat menjadi narasumber dalam Seminar Pendidikan, Launching Muhammadiyah Balanced Scorecard, dan Penandatanganan MoU dengan Marshall Cavendish Education (MCE) di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Selasa (2/6).
Muhammadiyah Balanced Scorecard (MBSC) adalah upaya Majelis Dikdasmen dan PNF PWM DIY dalam membangun sistem pengelolaan mutu sekolah berbasis data. Menggeser orientasi sekolah dari sekadar memenuhi standar akreditasi menuju peningkatan kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
Prof. Toni mengapresiasi pengembangan MBSC karena dinilai mampu menerjemahkan visi besar pendidikan Muhammadiyah ke dalam indikator-indikator yang terukur.
Baginya, model yang sedang dikembangkan PWM DIY ini berpeluang menjadi praktik baik bagi sekolah/madrasah Muhammadiyah di berbagai daerah, di Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PWM DIY, khususnya Majelis Dikdasmen & PNF atas inisiatif yang sangat progresif di dalam membangun MBSC sebagai instrumen pengelolaan dan penjaminan mutu sekolah Muhammadiyah,” tuturnya.
Budaya Mutu, Bukan Budaya Administrasi
Dalam paparannya, Toni menyoroti tantangan terbesar pendidikan Indonesia saat ini bukan lagi sekadar memperluas akses, melainkan memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
“Mutu pendidikan ini tidak bisa dibangun hanya melalui regulasi atau bantuan sarana prasarana. Mutu harus dibangun melalui sebuah sistem yang mampu memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar dan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu,” tegasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berorientasi pada budaya mutu, bukan sekadar budaya kepatuhan administratif.
“Budaya kepatuhan itu hanya berorientasi pada administrasi dan pelaporan. Sedangkan budaya mutu berorientasi pada perbaikan nyata yang dirasakan oleh peserta didik,” terangnya.
Budaya mutu, lanjut Toni, harus dibangun melalui siklus berkelanjutan mulai dari penetapan standar, pelaksanaan program, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu.
Sehingga, sekolah dapat mengetahui posisi awal, menetapkan target realistis, dan melakukan perbaikan secara bertahap berdasarkan data yang dimiliki.
Muhammadiyah Balanced Scorecard, Keputusan Berbasis Data
Lebih lanjut, Toni menilai, transformasi pendidikan saat ini menuntut sekolah meninggalkan pola pengambilan keputusan berbasis asumsi dan persepsi, namun perlu memanfaatkan data.
“Saat ini kita memasuki era pengambilan keputusan berbasis data. Jadi sekolah tidak hanya mengandalkan asumsi, tidak hanya mengandalkan persepsi atau pengalaman. Sekolah harus mampu menggunakan data untuk menyusun program prioritas dan strategi peningkatan kualitas,” katanya.
Ia berharap Muhammadiyah Balanced Scorecard nantinya terintegrasi dengan sistem dashboard yang memungkinkan sekolah memantau perkembangan kualitas secara berkala.
Dengan sistem tersebut, pimpinan sekolah maupun majelis dapat melihat capaian indikator, mendeteksi masalah lebih dini, serta memastikan proses peningkatan mutu berjalan sesuai target.
Menurut dia, apabila dijalankan secara konsisten, integrasi Balanced Scorecard, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, dan indikator kinerja utama akan menghasilkan tata kelola pendidikan yang lebih akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil belajar peserta didik.
“Harus ada sinyal yang menunjukkan bahwa sekolah Anda belum meningkatkan kualitasnya sesuai target sehingga menjadi alarm bagi kepala sekolah dan seluruh warga sekolah untuk fokus pada perbaikan kualitas,” pungkasnya.
